(Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang)

BONTANG, Komisi gabungan II & III DPRD Kota Bontang meminta kepada Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas terkait untuk segera menyelesaikan kebutuhan administrasi bagi Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang masih berstatus tanah milik Yayasan Pupuk Kaltim (YPK).

“Saya berharap ini segera selesai, dan segera bisa tercatat di aset pemerintah Kota Bontang,” kata Rustam, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, saat ditemui awak media usai menggelar RDP, di Ruang Rapat 3, pada Senin (28/09) pagi.

Kendati demikian, ada delapan bangunan yang harus segera dilengkapi oleh kebutuhan administrasinya  dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (perkim) dan Pertanahan Kota Bontang.

Kendati begitu, Fasum dan Fasos belum mendapatkan suntikan dana dari APBD, sebab keduanya masih berstatus milik YPK.

Jika  persoalan  fasum dan fasos lanjut politisi Gokar ini  segera terselesaikan, diprediksi pemkot berpotensi  mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang diperoleh dengan perkiraan asumsi sebesar  Rp.2 miliar.

Ia membeberkan, pengajuan pembebasan Fasum dan Fasos ini berdasarkan  aspirasi masyarakat di 33 RT Kelurahan Belimbing, di perumahan BTN PKT, serta kebutuhan masyarakat di perumahan yang selayaknya bisa memiliki bangunan yang dapat dinikmati secara umum.

“Ada sebenarnya bangunan itu, tapi di ambil kembali oleh PKT. Inilah yang berkembang di masyarakat saat ini,” imbuhnya.

selama ini kata Rustam, kendala pengambilan aset itu mulai dari keterlambatan pemerintah dalam memastikan bangunan yang menjadi fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

“Kendalanya saat ini ada di pemerintahan, terkesan lambat untuk mengerjakannya, sehingga penyelesaiannya pun cukup lama,” tegasnya.

Perlu diketahui, setelah melewati proses rapat dan pertemuan yang cukup panjang, DPRD Komisi II dan III Kota Bontang memastikan ada 9 fasilitas yang telah disepakati untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Bontang oleh Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT).(wan)